Jika OAP Terdata Komplit, LUKMEN Turunkan Dana Otsus 100 Persen Ke Kabupaten/Kota

Jika OAP Terdata Komplit, LUKMEN Turunkan Dana Otsus 100 Persen Ke Kabupaten/Kota
Calon Gubernur Provinsi Papua Nomor Urut 1, Lukas Enembe, S.IP, MH dalam lawatan kampanye tatap muka dengan masyarakat di Kabupaten Biak. Disini, Calon Gubernur Papua, Lukas Enembe berjanji 100 persen dana Otsus diturunkan ke kabupaten/kota se-Provinsi Papua.

LODARKOU.COM, BIAK – Calon Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP.MH mengatakan, dirinya siap memberikan dana Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua 100 persen ke kabupaten/kota pada periode kedua kepemimpinannya jika ia menang dalam Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua di Tahun 2018 ini.

Dana Otsus 100 Persen tersebut diturunkan asalkan para bupati/walikota bisa memastikan jumlah Orang Asli Papua (OAP) dengan benar.

Menurutnya, yang memiliki rakyat adalah kabupaten/kota. Oleh karena itu, pada periode kepemimpinannya bersama Klemen Tinal, SE.MM, ia mengambil kebijakan terobosan yang sangat adil dan populis yakni membagi dana Otsus sebesar 8o persen dan menyisakan 20 persen untuk provinsi.

“Periode pertama, Saya dan Klemen Tinal sudah bagi dana Otsus 20 persen menjadi 10 persennya untuk keagamaan. Karena gereja sudah membuka daerah terisolir lebih dulu di Papua,” ujar Lukas Enembe saat melakukan pertemuan terbatas bersama kader dan simpatisan Partai Koalisi Papua Bangkit Jilid II di Pantai Nirmala Beach Biak, Jumat (9/3).

Pada rapat terbatas itu, di hadapan kader dan simpatisan pendukung LUKMEN, Lukas juga menjelaskan visi misi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera yang diusung dari Tahun 2013 saat periode pertama. Visi misi ini kemudian dilanjutkan pada periode kedua ditambah dengan visi misi yang berkeadilan.

Dirinya merasa bahwa selama lima tahun di periode pertama, dirinya dan Klemen Tinal merasa tidak cukup karena memang masih banyak kebijakan anggaran dan teroboson pembangunan yang belum selesai sehingga perlu ada kelanjutan pembangunan di Papua untuk diwujudkan dalam periode kedua ini. Sebab ketertinggalan Papua luar biasa dan jauh dari provinsi lain di Indonesia. Bahkan sentuhan proses pembangunan berjalan hanya di Indonesia bagian Barat dan Tengah sementara di bagian Timur masih terbelakang.

Namun Lukas mengakui, banyak kebijakan pembangunan yang sudah dilakukan LUKMEN menghasilkan perubahan. Misalnya saja, Tahun 2016 angka kemiskinan turun drastis dari tahun 2013, kemudian nilai untuk Provinsi Papua saat LUKMEN menjabat adalah D secara nasional. Maka pada tahun pertama LUKMEN kerja memperbaiki semua baik itu dari segi kebijakan maupun RPJMD sehingga tahun kedua naik menjadi nilai DD. Selanjutnya tahun ketiga kerja menjadi nilai C dan tahun keempat dapat nilai CC dan akhirnya sampai tahun kelima dapat nilai B.
Semoga periode berikutnya kita (LUKMEN dan rakyat Papua) perjuangkan ke nilai A bahkan bila perlu nilai A+. Semua ini perjuangan panjang yang sudah dirinya dan Klemen Tinal lakukan. Tidak hanya itu, saat ini semua kebijakan anggaran di Provinsi Papua menggunakan sistem e-government, dan Papua adalah satu-satunya provinsi di Indonesia Timur yang menggunakan sistem anggaran berbasis e-government.

“Ini keberhasilan Pemprov Papua lakukan di era kepemimpinan saya dan Klemen Tinal,” ujarnya.(Ter/Humas Papua Bangkit Jilid II)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

Show Buttons
Hide Buttons