Kuasa Hukum Mirda Rasyid : Penundaan Sidang Seperti Tidak Ada Kejelasan Hukum

Kuasa Hukum Mirda Rasyid : Penundaan Sidang Seperti Tidak Ada Kejelasan Hukum

Lodarkou, Jakarta – Maskur Husain selaku Kuasa hukum Mirda Rasyid menyesalkan penundaan sidang terkait perkara gugatan perlawanan terhadap Yayasan Pendidikan Abdi Negara Nusantara atas putusan eksekusi bernomor perkara No: 15/Eks.Pdt/2017. Jo No.294/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Juni 2017.

Pasalnya ini merupakan sidang yang ketiga kalinya, terlebih sidang kali ini diagendakan untuk pemeriksaan saksi-saksi yang salah satunya saksi ahli.

Ditemui seusai sidang, Maskur Husain mengatakan dengan ketidakhadiran sejumlah saksi dan 5 terlawan sebagai tindakan menghambat eksekusi. Karena sidang ini sudah tiga kali ditunda, jadi seperti dibuat tidak ada kejelasan hukum.

Dugaan ini, kata Maskur, semakin menguat lantaran Mirda turut dilaporkan ke kepolisian dalam perkara tindak pidana. Mirda dipolisikan oleh Maryani ke Polda Metro Jaya, dalam kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan pada 11 Agustus 2017.

“Klien kami dilaporkan dengan dikenakan Pasal 378 dan 372 KUHP oleh Maryani. Maryani ini salah satu ahli waris Bapak Sofyan, pihak yang bertransaksi lahan dengan Mirda,” kata dia.

Maskur menjelaskan, persoalan ini bermula saat kliennya menitipkan sertifikat tanah yang disengketakan antara Mirda dengan yayasan, kepada Yunus Rachman. Sertifikat dititipkan sebagai jaminan. Namun, beberapa tahun kemudian sertifikat dijual kepada yayasan oleh ahli waris. Karenanya gugatan perdata dilayangkan Mirda ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada 2011.

“Klien kami kalah, namun banding ke pengadilan tinggi menang,” tutur dia.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memerintahkan pembatalan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Lima orang tergugat yang salah satunya Yunus Rachman atau ahli waris, dinyatakan wanprestasi atau ingkar janji, dan mereka diminta membayar sekitar Rp 3,5 miliar kepada Mirda.

Tapi perkara ini tak kunjung beres, lantaran diajukan perlawanan berupa gugatan perdata perlawanan terhadap eksekusi, oleh pihak yayasan yang menaungi Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN) tersebut. Gugatan didaftarkan ketika Mirda mengajukan sita eksekusi karena putusan dinilai telah inkrah.

“Karena itu patut diduga ini sebagai upaya menghambat eksekusi. Semoga majelis hakim memberi keputusan yang adil dan bijak, yang tidak bertentangan dengan keputusan pengadilan yang lebih tinggi,” tandas Maskur.(Har)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

Show Buttons
Hide Buttons