Putusan MK Terkait Pilgub Papua Itu Abal-Abal

Putusan MK Terkait Pilgub Papua Itu Abal-Abal
DR (Hc) Herman A.T. Yoku, SP

LODARKOU.COM, JAYAPURA – Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), DR (Hc) Herman A.T Yoku, SP, menilai, polemik mengenai kewenangan dalam penyelenggaraan tahapan dan jadawal Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur (Pilgub) Provinsi Papua antara DPRP, KPU Papua dan MRP.

Dimana sebelumnya PKPU No 10 Tahun 2017 hanya memberikan ruang kepada KPU melaksanakan tahapan dan jadwal Pilgub dengan dibantu MRP untuk memverifikasi memverifikasi bakal pasangan calon gubernur/wakil gubernur Provinsi Papua yang maju dalam Pilgub di Tahun 2018, sementara DPRP tidak diberikan kewenangan. Hal ini tentunya membuat DPRP uring-uringan dan merasa tak dihargai di era Otsus Papua ini.

Menurutnya, wajarlah DPRP melakukan protes terhadap perihal kewenangan dimaksud, karena Pemerintah Pusat dalam Mahkmah Konstitusi (MK) dalam putusannya pada Tahun 2013 lalu diibaratkan sebuah putusan yang abal-abal.
Pasalnya, saat dirinya mendalami putusan MK tersebut membuka ruang yang sangat besar bagi semua kepentingan untuk memainkan kepentingannya dalam Pilgub ini. Sebab itu tentunya putusan MK itu tidak membawa dampak positif yang signifikan bagi pelaksanaan Pilgub di Papua.

Dikatakan demikian, sebab disatu sisi putusan MK memberikan kewenangan kepada KPU untuk melaksanakan tahapan dan jadwal Pilgub, namun disisi lainnya putusan MK itu tidak mengugurkan Perdasus No 6 Tahun 2013 yang olehnya didalamnya ada kewenangan DPRP dalam melaksanakan 4 tahapan Pilgub yakni, mengumumkan pendaftaran, membuka pendataran, melakukan verifikasi berkas syarat calon dan syarat pencalonan dan menetapkan pasangan bakal pasangan calon menjadi calon.
“Putusan MK tidak tegas, karena tidak jelas putusannya mengenai lembaga mana yang berhak menyelenggarakan Pilgub. Ini sangat fatal bagi kita di Papua karena setiga kewenangan yakni DPRP, MRP dan KPU bermain dalam kepentingannya,” ungkapnya kepada Lodarkou di ruang kerjanya, Kamis, (8/2).

Akibat dari Tarik ulurnya kewenangan tersebut menyebabkan Pilgub Papua tidak secara langsung telah membuka sebuah ruang yang luas bagi kepentingan tertentu untuk turut bermain, salah satunya para pihak lain turut mendorong calon wakil gubernur berasal dari non asli Papua.

Anak Pejuang ini Kemerdekaan Bangsa ini menyampaikan bahwa sejumlah persoalan yang terjadi di Papua selama ini termasuk permasalahan Pilgub tersebut, membuat dirinya telah menyampaikan kepada Dirjen Otda Kemengri, DR. Sumarsono perihal negara tidak adil bagi rakyat Papua bahkan terkesan setengah hati dalam memberikan kewenangan bagi Papua. Atau disisi lain beberapa kewenangan diberikan dan di satu sisinya kewenangan ditahan atau diberikan setengah saja.

“Putusan MK dan PKPU No 10 Tahun 2017 didalamnya ada gerakan masif yang memungkinkan untuk non Papua bisa maju mencalonkan diri dan ikut bertarung dalam Pilgub Papua ini. Ini namanya tidak adil bagi kita di Papua,” tukasnya.

Masalah kewenangan seperti ini selalu saja terjadi di Papua, sebab itu pertanyaannya adalah bagaimana kehidupan orang asli Papua (OAP) disaat Otsus berakhir, apakah OAP bisa mandiri ataukah tidak?. Pertanyaan itulah kedepannya menjadi masalah besar yang dipastikan dihadapi bangsa ini karena akan mengancam integrasi bangsa ini.

Sebab itu, dirinya menyarankan agar para pengambil kebijakan di negara ini, terlebih khususnya kepada Presiden Jokowi agar Presiden Jokowi meminta kepada semua lembaga tinggi negara untuk mengelola secara spesifik, persoalan-persoalan di Tanah Papua, supaya kelak tidak ada disintegrasi bangsa ini.

Disampaikannya, rakyat Papua posisinya saat ini berada dalam persimpangan jalan, yang mana rakyat asli Papua melihat apa dan bagaimana sikap Pemerintah Pusat terhadap rakyat Papua. Oleh karena itu, jika Pemerintah Pusat tidak berhati-hati dalam kebijakannya dalam membangun OAP termasuk dalam hal pemberian kewenangan dan putusan-putusan MK nya, sudah pasti akan terjadi sesuatu yang sangat sulit untuk dikendalikan.

“Saya ingatkan Presiden Jokowi beserta lembaga tinggi negaranya bahwa OAP merupakan warga negara Indonesia yang ada dalam bingkai NKRI bukan warga negara ber KTP negara West Papua,” tegas Mantan Wakil Ketua I DPRD Keerom ini.(Lan)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

Show Buttons
Hide Buttons