Silakan Demo, Pansus Tidak Mundur

Silakan Demo, Pansus Tidak Mundur
Ketua Pokja Verifikasi Pilgub Papua DPRP, Boy Markus Dawir, SP

***Karena bekerja berdasarkan UU dan Perdasus****

LODARKOU.COM, JAYAPURA – Ketua Pokja Verifikasi Pansus Pilkada DPRP, Boy Markus Dawir, SP, menandaskan, pihak-pihak yang tergabung dalam Solidaritas Peduli Pilgub Papua (SP3 Papua) untuk melaksanakan demo tersebut jika dilihat dari nama dan foto-foto mereka adalah berasal dari Tim Pasangan Calon Josua.

Ditandaskanya, terbentuknya Pansus Pilkada DPRP tidak lain berdasarkan UU No 21 Tahun 2001 dan amanat Perdasus No 6 Tahun 2013, sehingga tidak perlu melakukan gerakan yang aneh-aneh, tapi marilah kita semua ikuti seluruh tahapan ini dengan baik.

“Pansus Pilkada DPRP tetap berdiri ditengah dan tidak memihak ke kiri atau ke kanan. Pansus DPRP tidak akan mundur sejengkal walaupun PDIP dan Gerindra mundur dari Pansus, kami masih ada 5 fraksi di DPRP, sehingga kekuatan politik masih di DPRP,” tegasnya.
Ditegaskannya, sekalipun PDIP dan Gerindra menarik anggotanya di Pansus Pilkada DPRP, itu dipersilakan saja. Hanya saja harus diingat bahwa yang memimpin pembentukan Pansus Pilkada DPRP ini adalah Wakil Ketua I DPRP yang berasal dari PDIP Perjuangan. Nah pertanyaannya kenapa dari awal PDIP tidak menolak pembentukan Pansus itu, namun setelah Pansus sudah terbentuk baru PDIP berkomentar aneh-aneh di media massa.

Baginya alangkah bijaknya kita semua ciptakan suasana kondusif untuk terselenggarannya Pilkada ini, dan kenapa harus takut.

“Kalau benar kenapa harus takut, sikap takut seperti itu sudah pasti membuat semua orang mencurigai bahwa jangan-jangan ada apa sehingga ketakutan sekali Tim Josus ini, kalau dokumen yang diserahkan ke KPU itu benar, maka tidak perlu takut, karena DPRP hanya mengevaluasi seluruh tahapan,” bebernya.

Menurutnya, sudah kelihatan orang-orang tersebut adalah orang-orangnya Josua yang demo seperti Marcel Morin Cs (merupakan orang dekat Josua). Sebab itu sebaiknya tenang, karena jangan sampai ada demo dari tim sukses pasangan calon LUKMEN, ini sudah pasti membuat Pilkada terganggu.

“Tidak mungkin Pansus berkeja tanpa dilandasi dasar hukum yang kuat, kami mau letakan dasar hukum UU dan Perdasus untuk dilaksanakan baik,” bebernya.

Dirinya meminta kepada semua pihak termasuk Tim Sukses Josus untuk hendaknya membaca putusan MK tersebut secara menyeluruh jangan setengah-setengah, supaya bisa memahami apa putusan-putusan hukum, termasuk mengerti kesepakatan-kesepakatan yang sudah dibuat di Kemendagri yang melibatkan Kemen Kumham, Komisi II DPR RI dan KPU RI, yang merupakan itu keputusan negara bukan keputusan pribadi-pribadi orang.

“Itu keputusan negara, untuk DPRP terlibat verifikasi ijasah para pasangan calon. Kami akan mengubah jadwal dan tahapan untuk mengakomodir apa yang menjadi kewenangan KPU Papua, DPRP dan MRP,” imbuhnya.(Lis)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

Show Buttons
Hide Buttons