KAMPAK & FPKB Demo di DPRP & Kantor Gubernur, Bupati Yapen Persilakan Pendemo Cek Keberan Ijasahnya di Serui

KAMPAK & FPKB Demo di DPRP & Kantor Gubernur, Bupati Yapen Persilakan Pendemo Cek Keberan Ijasahnya di Serui
KAMPAK FPKB menggelar demo di Kantor Gubernur Provinsi Papua.

LODARKOU.COM, JAYAPURA – Kamis, (1/2) Pukul 11.40 WIT-14.50 WIT bertempat di Kantor DPRP Provinsi Papua dan Kantor Gubernur Provinsi Papua Jayapura telah dilaksanakan aksi unjuk rasa oleh Komunitas Masyarakat Adat Papua Anti Korupsi (KAMPAK) yang dikoordinir oleh Michael Rumaropen (Badan Pengurus Harian Kampak Papua) dan John Mandibo (Forum Peduli Kawasan Byak FPKB) dengan melibatkan masa kurang lebih 30 orang.

Massa demontrasi menuntut pihak Pemerintah Provinsi Papua dan DPRP meninjau kembali pelantikan Bupati Yapen sesuai petunjuk dari Kementerian Dalam Negeri. Dan meminta kepada Polda Papua untuk memeriksa Ketua KPU Kepulauan Yapen, Morris Muabuay dan Sekertaris KPU Fredy The karena diduga turut memalsukan dokumen ijazah Bupati Kepulauan Yapen, yang diduga dokumen ijazah Bupati Kepulauan Yapen Tony Tesar palsu.

“Massa pendemo meminta Ketua KPU Kepulauan Yapen Morris Muabuay dan Sekertaris Fredy The diperiksa,” demikian disampaikan oleh Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Drs. Ahmad Mustafa Kamal, SH, dalam Press Releasenya ke Kantor Redaksi Lodarkou, Kamis, (1/2).

Disampaikannya, begitu massa melakukan aksi di DPRP dan Kantor Gubernur Provinsi Papua, jajaran Kepolisian Polda Papua langsung melakukan pengamanan agar aksi demonstrasi bisa berjalan dengan aman dan damai.

Sementara itu, Koordinator Pendemo, Michael Rumaropen, menandaskan, kedatangan pihaknya disini guna menyampaikan aspirasi bahwa ada pejabat yang diduga menggunakan ijazah palsu dalam mendaftar sebagai calon Bupati Kepulauan Yapen dalam Pilkada serentak 2017 lalu.

Disampaikannya dalam aksi orasinya bahwa pendidikan harus di selamatkan dan jangan dirongrong atau disalah gunakan oleh oknum pejabat tertentu. Dunia pendidikan jangan diciderai oleh oknum pejabat yang tidak bertanggungjawab.
Para pendemo menyatakan sikap untuk siap melawan pejabat yang mau merusak dan menginjak dunia pendidikan di Tanah Papua.

Pendemo juga meminta agar Gubernur Provinsi Papua dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua mengevaluasi jajarannya guna mengungkap permasalahan dunia pendidikan di Tanah Papua.

“Jangan ada pejabat yang abal-abal di Tanah Papua yang menghalalkan berbagai cara diantaranya menggunakan ijazah palsu . Negara ini pada umumnya dan Papua khusunya perlu diselamatkan,” ujarnya Maichel Awon.

Sementara dalam orasinya Maichel Awom di DPRP, bahwa pihaknya menilai Anggota DPRP Provinsi Papua yang berasal dari Saireri semenjak duduk diDPRP selama 5 tahun bisu dan tidak pernah perjuangkan kepentingan rakyat dan negerinya.

“Kami berharap DPRP Provinsi Papua segera membentuk Pansus dan dapat menyelesaikan ketidakjelasan dalam ijazah palsu ini,” katanya lagi.

Anggota Komisi I DPRP Provinsi Papua Tan Wie Long, saat menerima para pendemo menyampaikan bahwa DPRP sudah banyak mendengar permasalahan-permasalahan yang terjadi di Kepulauan Yapen terutama ijazah palsu, maka DPRP akan melakukan investigasi di Kepulauan Yapen khususnya pada lembaga terkait lainnya.

Sedangkan Asiaten III Setda Provinsi Papua Doren Wakerwa, ketika menemui masa pendemo bahwa Pemerintah Provinsi Papua telah melakukan pertemuan Rabu (31/1) untuk membahas masalah tersebut untuk mengambil langkah-langkah.

“Dengan adanya berkas ijazah palsu maka ini menjadi ranah hukum dan akan Kami koordinasikan dengan Kapolda Papua. Termasuk Pemerintah Provinsi Papua menyikapinya dengan menyurat ke Mendagri soal dugaan ijasah palsu itu,” imbuhnya.
Ditempat terpisah, Bupati Kepulauan Yapen, Tony Tesar, saat menghubungi Lodarkou, berharap supaya semua pihaknya yang berwewenang ataupun yang LSM-LSM yang punya kepedulian, termasuk pers sebagai sosial kontrol, bisa melakukan klarifikasi/investigasi untuk memastikan apa yang kebenaran informasi tersebut dan silakan diumumkan kepada masyarakat.

“Pendiidkan saya di Serui, dan silakan cek kebenaran informasinya. Guru-guru saya dan dosen-dosen saya masih ada, jadi silakan cek semua,” bebernya.

Disinggung soal apakah kemungkinan ini terkait dengan Pilkada 2017 lalu, jelas Bupati Tony Tesar bahwa kemungkinan bisa saja. Namun, kalaupun terkait dengan Pilkada Kepulauan Yapen, itu semua jelas bahwa rakyatlah yang menentukan pilihannya dalam konstetasi Pilkada Kepulauan Yapen, dimana rakyat percaya bahwa pemimpin inilah yang mampu membawa perubahan yang lebih baik bagi kehidupan mereka (rakyat,red) di segala aspek kehidupan pada 5 tahun kedepannya.
“Rakyat sudah ikut memilih dan sudah berikan hak kedaulatan. Kalau rakyat sudah memberikan suara, ya kita bisa legowo menerimanya,” pungkasnya.(Lan)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

Show Buttons
Hide Buttons