Harusnya DPRP Melaksanakan 4 Tahapan Pilgub

Harusnya DPRP Melaksanakan 4 Tahapan Pilgub
Foto Boy Markus Dawir : Pansus Pilkada DPRP berpose bersama usai bertemu dengan KPU RI dan Komisi II DPR RI.

LODARKOU.COM, JAYAPURA – Ketua Pokja Verifikasi Pilkada DPRP, Boy Markus Dawir, SP, mengatakan, Pilkada gubernur menggunakan anggaran APBD Provinsi Papua, maka pelaksanaan kewenangan pelaksanaan tahapan antara DPRP dan KPU harus dibicarakan baik.

“Ingat anggaran Pilkada bukan bersumber dari KPU tapi berasal dari APBD Provinsi Papua untuk Pilkada gubernur dan APBD Kabupaten untuk 7 kabupaten yang juga laksanakan Pilkada,” ungkapnya kepada Lodarkou di Mall Jayapura, Sabtu, (20/1).

Untuk itu, anggaran Pilgub harus dicermati baik, hal ini agar uang rakyat yang digunakan menyelenggarakan Pilgub ini tidak semena-mena digunakan KPU dan oknum KPU. Apalagi diperkirakan tahapan Pilkada ini menghabiskan dana Rp 2 T.

Diharapkannya, dalam Pilgub ini KPU jangan melakukan tindakan pembiaran terhadap penggunaan anggaran berlebihan yang akhirnya anggaran Pilgub terkesan mubasir ketika Pilgub selesai dilaksanakan.

Disamping itu pula, diharapkan juga jangan sampai ada oknum anggota KPU yang menjadi tim sukses pasangan calon atau tim sukses Partai Politik. “Pada Pilgub ini, kami harapkan KPU dan Bawaslu Provinsi Papua jangan jadi tim sukses pasangan calon dan juga jangan jadi titipan sponsor Parpol, kerja sesuai aturan dalam rangka sukses Pilkada ini,” tandasnya.

Sementara itu, perihal tahapan Pilkada, Pansus DPRP telah UU No 21 Tahun 2001 pada pasal 6, 7 dan 12, juga tidak menggugurkan Perdasus No 6 Tahun 2011 DPRP berkewenangan dalam melaksanakan tahapan pengumuman, pendaftaran, verifikasi dan pengumuman bakal calon menjadi calon dilaksanakan oleh KPU Papua. Namun kenyataannya KPU Provinsi Papua telah melaksanakan 4 tahapan itu.

Menurutnya, empat tahapan itu harus dilaksanakan DPRP, sebab putusan MK No 3 Tahun 2012 yang menjadi dasar acuan KPU itu tidak menggugurkan UU No 21 Tahun 2001 pada pasal 6, 7 dan 12, dan Perdasus No 6 Tahun 2011 tentang tata cara pemilihan umum kepala daerah di Provinsi Papua.

“Harus kita ketahui bahwa pasca putusan MK No 3 Tahun 2012, pemerintah pusat telah menerbiitkan UU No 10 Tahun 2016 yang merujuk pada pasal 18 JUD 1945 perihal kekhususan Papuia maka Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) diganti menjadi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada),” tukasnya.

Ditegaskannya, karena Papua berlaku Otsus, Pemilukada sebutannya dirubah menjadi Pilkada sehingga kata umum pada Pemilukada dihilangkan. Namun, KPU Papua sepihak mengambil keputusan untuk melaksanakan tahapan Pilkada dengan berpatokan pada putusan MK No 3 tersebut.

“Kami melihat bahwa KPU sendiri keliru dalam penerapan norma-norma hukum,” katanya lagi.

Dengan melihat persoalan itu, oleh ahli hukum DPRP sedang menelaah guna ditinjua ulang oleh pengadilan, KPU RI dan DPR RI. Hal ini demi menghindari persoalan hukum di kemudian hari. Karena bila ada pihak yang merasa dirugikan menggugat lalu pengadilan memerintahkan tahapan Pilkada diulang atau ada pemungutan suara ulang. Ini tentu konsukwensinya pada anggaran tambahan yang mau diambil dari mana.

Hasil pertemuan dengan KPU RI, KPU RI yang menyampaikan KPU terbuka apabila ada ruang hukum, atau ada tahapan yang dilewatkan, maka KPU RI siap untuk melakukan perubahan atas PKPU No 10 Tahun 2017 tentang tahapan dan jadwal Pilkada.
Ditambahkannya, harus dilakukan pengawasan secara baik, hal ini supaya ada tahapan yang terlewatkan.

“APBD harus dialokasikan satu kali, untuk Pilgub sampai pelantikan gubernur/wakil gubenur terpilih. Tidak boleh ada perintah lagi pengadilan untuk tahapan di ulang seperti yang terjadi pada PIlkada 2015 dan lebih parah pada Pilkada 2017,” jelasnya.(Lan)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

Show Buttons
Hide Buttons