Terkait Dengan Kursi Adat DPRP, PDI Perjuangan Sangat Disayangkan Sikapnya

Terkait Dengan Kursi Adat DPRP, PDI Perjuangan Sangat Disayangkan Sikapnya
Foto Istimewa : Anggota DPRP Kursi Adat, Yonas Alfon Nusi ketika berpose bersama dengan Rektor Uncen Jayapura, DR. Apolo Safanpo usai membahas perihal kebangkitan ekonomi Papua.

LODARKOU.Com JAYAPURA – Anggota DPRP dari Kursi Pengangtakan Adat, yang juga selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) Barisan Merah Putih (BMP) Papua, Yonas Alfon Nusi, mengatakan, dalam sejarah pembangunan nasional di Tanah Papua, ini merupakan kali kedua kursi pengangkatan diberikan kepada rakyat Papua.

Kali pertama dicetuskan oleh Bung Karno lewat Perpres No 1 Tahun 1963 tentang pengangkatan DPR Gotong Royong dan pengangkatan gubernur pertama Irian Jaya (Papua), Elieser Bonai. Dan hari ini Gubernur Lukas Enembe menorah sejarah peradaban baru bagi orang Papua untuk orang Papua bangkit membangun dirinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.

Artinya, ada keberanian dari seorang Gubernur Lukas Enembe, keberanian dari Ketua DPRP, Ketua MRP untuk membangun singkronisasi komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat untuk bisa menjawab tuntutan UU Otsus pasal 6 ayat 2 perihal kursi pengangkatan.

Nah, beberapa waktu lalu 14 anggota DPRP kursi adat tersebut telah dilantik, dan sekalipun dalam komunikasi internal kedewanan perihal hak-hak 14 kursi tersebut ada fraksi-fraksi yang tidak sepaham, namun dirinya ingin berkata jujur, rakyat Papua tahu bahwa PDI Perjuangan tidak menerima dan menolak kehadiran 14 kursi di DPRP.

Dengan sikap seperti itu rakyat Papua berpandangan bahwa PDI Perjuangan terkesan tidak mau ada kursi adat di Papua. Sehingga ini sangat disayangkan pihaknya, karena PDI Perjuangan sebagai partai penguasa pemerintah di negara ini tidak mengakui hak konstitusi rakyat Papua. Padahal ini hak konstitusi rakyat Papua yang diperjuangkan bertahun-tahun dan baru digenapkan kehadirannya oleh seorang Gubernur Lukas Enembe.

“14 orang ini sudah siap kerja. Tiap hari kami ada di dewan untuk bisa didistribusikan sesuai dengan kebutuhan DPRP,” tukasnya kepada wartawan di ruang Bamus DPRP, Rabu, (17/1).
Seharusnya ketika 14 kursi ini dilantik tidak boleh ada lagi perbedaan dan dipertentangkan oleh Fraksi PDI Perjuangan dan segera diakomodir 14 orang ini kedalam alat-alat kelengkapan dewan, karena sudah sangat jelas amanat UU Otsus Pasal 6 ayat yang menerangkan bahwa anggota DPRP terdiri dari yang dipilih dan yang diangkat.

“Maka ingkluk sudah hak-hak kedewanan yang ada dalam DPRP ini 14 anggota dewan kursi adat ini dapat semuanya,” tegasnya.

Dengan demikian harusnya tidak boleh ada lagi keraguan dari pimpinan dewan untuk segera mendistribusi 14 orang ini masuk dalam alat kelengkapan dewan di DPRP. Termasuk pihaknya meminta Sekwan DPRP pro aktif mengurus administrasi distribusi anggota dewan 14 kursi ini untuk segera ditempatkan didalam alat-alat kelengkapan dewan yang ada.

“Kami sudah siap kerja,” bebernya.

14 KURSI ADAT SIAP DORONG KEBANGKITAN EKONOMI RAKYAT PAPUA

Sementara itu, perlu diketahui bahwa 14 kursi adat ini, sejak dilantik langsung melakukan turun lapangan menjaring aspirasi rakyat, termasuk baru saja bertemu dengan Rektor Uncen Jayapura untuk bersama-sama mencari gagasan perihal bagaimana kebangkitan ekonomi rakyat Papua.

Bahkan lewat kursi adat ini pihaknya sudah mengagendakan dalam waktu dekat bertemu dengan presiden Jokowi untuk meminta Presiden Jokowi untuk percepatan ekonomi Papua, dengan Presiden Jokowi harus mengeluarkan Inpres terkait pembangunan ekonomi yang bernama Ekonomi Desk Papua.

“Kebangkitan ekonomi rakyat Papua ini harus segera dilaksanakan dengan baik,” katanya lagi.

Pihakya juga sudah koordinasikan dengan gubernur untuk segera menginstruksikan ke kabupaten/kota untuk pembentukan badan usaha milik kampung (BUMK) dalam rangka membeck up kebangkitan ekonomi Papua yang dimaksudkan oleh pikiran besar seorang Gubernur Lukas Enembe .

“Ini kami mencoba melibatkan akademisi seperti Uncen Jayapura dan Univeritas Ottow dan Geisler membahas kebangkitan ekonimi rakyat Papua. Kita tidak bisa bicara saja kalau kita tidak kerja, sehingga pergerakan awal harus dibentuk BUMK ini sebagaimana diamanatkan oleh UU No 6 Tahun 2014,” imbuhnya.

Ditegaskannya, dirinya sudah crosscek seluruh Papua yang memberikan respon yang lebih awal adalah baru Pemerintah Kabupaten Jayapura, dimana 38 kampungnya sudah siap dirunning peresmian BUMK oleh gubernur dan Bupati Jayapura. Pikiran besar dari 14 kursi yang kami mencoba membangun komunikasi yang baik dengan semua pihak, sehingga pemikiran besar dari seorang Gubernur Lukas Enembe saat ini bisa dicapai bersama-sama menuju kemandirian rakyat Papua.

Dirinya menyampaikan terima kasih kepada Fraksi Golkar yang telah mendukung penuh dengan memberikan surat ke Sekretariat DPRP untuk segera menindaklanjuti 14 kursi ini didistribusikan di alat-alat kelengkapan dewan, sehingga pihaknya berharap fraksi-fraksi lain dapat mengikuti jejak Fraksi Golkar ini.
“Kepada Sekwan DPRP agar tolong komunikasi baik dengan pimpinan DPRP supaya 14 kursi ini didistribusikan pada alat-alat kelengkapan dewan. Kunjungan awal kerja kami sangat disambut baik oleh rakyat Papua, dan kami akan sama-sama anggota DPRP saat ini yang sudah lebih awal bekerja, kami akan membangun sinergis dan membangun komunikasi, karena tidak ada orang lain lagi datang membangun negeri ini selain Kami anak-anak Papua sudah siap membangun negeri ini. Jadi pusat jangan meragukan kami,” pungkasnya.(Lan)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

Show Buttons
Hide Buttons