Edison Awoitouw Terpilih Secara Aklamasi

Edison Awoitouw Terpilih Secara Aklamasi
Ketua Umum DPP HNSI, Mayjen TNI Marinir (Purn) DR. Yussuf Solichen, M,MBA, M.Si, Ph.D (7 kiri belakang), Ketua HNSI Provinsi Papua, Edison Awoitaou (8 kanan belakang), PLH Sekda Kota Jayapura, Najadmudin Konyu, berpose bersama dengan para pengurus HNSI Provinsi Papua usai pelantkan HNSI Provinsi Papua.

LODARKOU.COM, JAYAPURA – Ketua Umum DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Mayjen TNI Marinir (Purn) DR. Yussuf Solichen, M,MBA, M.Si, Ph.D, mengatakan, Musda adalah DPP HNSI untuk merancang program 5 tahun kedepannya, untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan para nelayan Papua melalui peningkatan pendapatan para nelayan.

“Bagian utara Papua dan  bagian Barat Papua yakni Fak-Fak hingga Merauke itu potensi perikanan lautnya sangat luar biasa,” ungkapnya kepada wartawan usai melantik Ketua DPD HNSI Provinsi Papua beserta Badan Pengurus HNSI Provinsi Papua di Aula Dinas PU Provinsi Papua, Rabu, (27/12).

Kekayaan yang laut yang luar biasa seperti itu, namun pertanyaan apakah nelayan Papua sudah sejahtera, jika belum pasti ada yang salah.

Dirinya meminta agar DPC-DPC HNSI yang belum terbentuk segera dibentuk dan menjalankan roda organisasi, sehingga nelayan-nelayan yang ada di pesisir pantai Papua terdata baik perihal apa yang menjadi kebutuhan para nelayan.

“Sumber daya ikan yang luar biasa yang dimiliki Tanah Papua namun semuanya belum dinikmati nelayan Papua,” tandasnya.

Melihat persoalan seperti itu, apa yang harus dilakukan? pemerintah daerah harus membuat program bagaimana memberdayakan para nelayan. Dalam hal ini politik anggaran yang harus berpihak kepada nelayan.

Nelayan yang selama ini diparadigmakan sebagai nelayan yang kurus, miskin, terbelakang dan tidak berpendidikan, itu harus dirubah, ya dengan HNSI itu kita rubah menjadi nelayan yang sehat, nelayan yang berpendidikan dan nelayan yang sejahtera.

Hal itu hanya bisa dilalui dengan pemerintah harus membangun pasar ikan, pelabuhan perikanan, tempat pendinginan ikan, memberikan pendidikan/pelatihan dan penyuluhan bagi nelayan dan lainnya, supaya nelayan itu berdaya, misalnya tahu mengoperasikan kapal-kapal besar, karena dengan kapal yang besar bisa menangkap ikan yang lebih besar.

“Kalau APBD provinsi/kota/kabupaten belum berpihak kepada nelayan ya kita dobrak agar ada program yang berpihak. Kalau belum ada pelabuhan perikanan atau belum ada tempat pendinginan ikan, kita dorong untuk dibangun dan lain sebagainya. Saya dengar Kota Jayapura belum memiliki tempat pendinginan ikan, sehingga ikan busuk, dan agar ikan tidak busuk atau dijual murah,” tandasnya.

Dengan memberdayakan nelayan, tentunya selain nelayan menjadi sejahtera, tapi juga nelayan bisa menjadi mata dan telinga bagi garda terdepan bangsa ini dalam pengamanan laut, seperti melaporkan kepada aparat keamanan bila ada pencurian ikan oleh kapal asing.

“HNSI Papua harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk berdayakan nelayan Papua, supaya nelayan kita jangan miskin terus. Malu kita. Ya harus suatu saat dari Papua jadi Mendagri, Menteri Pertahanan, Menlu bahkan presiden, itu kalau nelayan Papua diberdayakan,” tukasnya.

Lanjutnya, kemiskinan nelayan disebabkan hanya oleh dua hal. Pertama, pengetahuan. Kedua, akses. Nelayan Papua  tidak punya pengetahuan untuk maju, pengetahuan untuk berkembang. Lalu ketika akses permodalan tidak punya, akses pendidikan tidak ada, akses kesehatan dan perumahan tidak ada, maka nelayan Papua tetap miskin.

“Akses harus dibuka, pengetahuan ditingkatkan, barulah nelayan sejahtera. Kalau pemerintah ada kemauan pasti program jalan. Lalu kemampuan ada tapi kemauan tidak ada itu sama saja. Nah sekarang apakah pemerintah punya kemauan ada atau tidak untuk tingkatkan pendapatan dan taraf hidup nelayan Papua? Anggaran Papua trilyunan, kalau ada kemauan pasti nelayan Papua sejahtera,” pungkasnya.(Lan)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

Show Buttons
Hide Buttons