MRP, MENJAGA ASA RAKYAT PAPUA

MRP, MENJAGA ASA RAKYAT PAPUA
Anggota MRP, Benny Sweny, S.Sos

 

Oleh : Benny Sweny

 

Bertepatan dengan Pelantikan Anggota MRP Periode 2017-2022, saya membaca tulisan Dr. Felix Wainggai yang berjudul “Lembaran  Baru Majelis Rakyat Papua Periode 2017-2022” di Harian Cenderawasih Pos edisi 20 November 2017 yang intinya berisi harapan MRP yang baru untuk melaksanakan  lima tugas dan kewenangannya.

Tiga hari setelah itu, dalam perjalanan dengan mobil menuju tempat kegiatan, Saya mendengarkan acara opini publik dari RRI Jayapura yang diberi topik “MRP Jilid III” yang diisi oleh berbagai komentar penelpon  yang pada umumnya tidak puas dengan keberadaan dan peran MRP selama ini..

Sebagai salah satu anggota MRP yang baru dilantik dalam periode 2017-2022,  tentu ini menjadi referensi baru, tapi sekaligus menarik perhatian Saya untuk mengeksplorasi sejauh mana kedudukan dan  tugas MRP secara kontiusional, apa yang sudah dilakukan MRP,  apakah MRP diakui sikap dan pandangannya dalam kerangka ke-tata negaraan, apakah MRP telah menjawab  ekspektasi rakyat Papua, Apakah Saya bersama anggota baru MRP yang sering disebut MRP jilid III ini mampu menjawab tantangan ditengah pusaran akulturasi budaya dan modernisasi permasalahan,   dan lain sebagainya.

Secara konstitusional MRP diatur dalam Bagian IV, Pasal 19 s/25 UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus Papua, dan dijabarkan lebih lanjut dalam PP 54 Tahun 2004 Jo PP 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua, Perdasus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban MRP, Perdasus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan MRP, Perdasi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota MRP.

Dari perspektif Antropologi sebagaimana latar belakang pendidikan Saya,  maka Saya berpandangan bahwa sesungguhnya MRP sebagai Lembaga Representasi Kultural mempunyai 2 (dua) peran strategis yaitu pertama Membentuk Jatidiri Orang Asli Papua; dan yang kedua adalah memastikan pemenuhan hak-hak dasar orang asli Papua.

Peran pertama yakni MRP harus  menjaga jati diri Orang Asli Papua agar tidak tergerus dalam proses modernisasi yang cenderung berpolarisasi secara geografis, kesukuan,  bahasa, tingkat kemajuan daerah, pembangunan, pengaruh orang pendatang, dan lain sebagainya. Merujuk pada definisi Kebudayaan sebagaimana Koentjaraningrat (1981:180) adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar”.

Lebih lanjut Koentjaraningrat (1981 : 186)  membagi Kebudayaan dalam tiga wujud,  yaitu :
1. Sebagai suatu kompleks dari ide-ide , gagasan , nilai, norma , peraturan , dan sebagainya
2. Sebagai suatu kompleks aktivitas serta  tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat
3. Kebudayaan sebagai benda hasil karya manusia.
Dalam konteks ini maka MRP mempunyai peran yang besar dalam wujud kebudayaan yang pertama dengan meng-assest ide, nilai, dan norma yang menonjol untuk dikonversikan dalam Perdasus  sebagai landasan Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota mengambil kebijakan. Wujud budaya yang pertama akan menjadi pedoman untuk wujud budaya yang kedua dan ketiga yakni dengan nilai-nilai yang ada akan membentuk tindakan atau prilaku manusia Papua dan juga mewujudkan benda hasil karya manusia Papua.

Tantangan kedepan adalah bagaimana MRP dapat melakukan assesment nilai-nilai budaya yang signifikan sehingga menjadi “focal point” bagi setiap orang asli Papua, untuk terpatri dalam pandangan dan prilakunya sehari-hari. Nilai-nilai dan norma budaya inilah yang membentuk identitas orang asli Papua yang tentu membedakannya dengan orang dari suku bangsa lain di dunia ini.  MRP perlu merangkul para Antropolog Papua guna melakukan assestment ini sehingga identifikasi siapa dan ciri-ciri Orang Asli Papua dapat menjadi bahan sosialisasi dan enkulturasi secara komperehensif, khususnya bagi anak-anak Papua kelahiran Tahun 80-an sampe saat ini. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana telah terbentuk generasi milenial, akan menjadi tantangan tersendiri untuk mempertahankan jatidirinya.

Salah satu wujud mempertahankan jati diri OAP adalah dengan MRP memberikan pertimbangan dan persetujuan kepada Calon Gubernur/Wakil Gubernur. Tidak cukup Gubernur/Wakil Gubetnur tapi seyogyanya setiap level kepemimpinan politik seperti Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Kepala Distrik, Kepala Kampung/Kelurahan haruslah OAP.  Karena dengan OAP yang menjadi pemimpin pada setiap level maka menjadi patron bagi generasi OAP. Inilah yang kita sebut sebagai “Affirmative Action”.
Peran MRP yang kedua adalah memastikan pemenuhan hak-hak dasar orang asli Papua. Hak-hak dasar orang Papua mencakup enam hal pokok, meliputi :

(1) hak hidup orang Papua di Tanah Papua yaitu suatu kualitas kehidupan yang bebas dari rasa takut serta terpenuhi seluruh kebutuhan jasmani dan rohaninya secara baik dan proporsional;

(2) hak-hak orang Papua atas tanah dan air dalam batas-batas tertentu dengan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya;

(3) hak-hak orang Papua untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat dan aspirasinya;

(4) hak-hak orang Papua untuk terlibat secara nyata dalam kelembagaan politik dan pemerintahan melalui penerapan kehidupan berdemokrasi yang sehat;

(5) hak  kebebasan orang Papua untuk memilih dan menjalankan ajaran agama yang diyakininya, tanpa ada penekanan dari pihak manapun;

(6) Perlindungan kebudayaan dan adat-istiadat orang Papua.

Keenam hak dasar orang asli Papua ini dapat menjadi “entry point” MRP mengembangkan enam Perdasus utk mendiskripsikan dan mengakomodir hak-hak dasar tersebut.

Bila kita mendiskripsikan kebih jauh hak hidup orang asli Papua yang harus dibebaskan dari rasa takut terhadap intimidasi militer atau ekpansi perusahaan raksasa yang merampas /merusak habitat OAP. Ini juga menjadi atensi kita seperti negosiasi atau renegosiasi Kontrak Karya PT Freeport sebagaimana disinggung Felix Wanggai.

 

Semuanya ini akan menjadi pekerjaan rumah bagi MRP Periode 2017-2022, yang tentu tidak ringan karena dalam Sidang Pembahasan Tata Tertib, Saya mendengar sharing Anggota MRP yang terpilih kembali bahwa MRP sering “tidak dianggap” dalam konstelasi Pemerintahan Daerah  yang memang  ironi dengan sebutan “Yang Mulia”.

Belum lagi alokasi anggaran Otsus yang selalu dikeluhkan masih minim kepada MRP yang katanya sebagai simbol dan roh Otsus Papua, disampung dukungan Sekretariat yang belum maksimal sebagaimana disampaikan Timotius Murib dalam sambutannya pada Acara Lepas Sambut senin, 20 November 2017 malam juga menjadi tantangan tersendiri.

Spirit proteksi dan afirmasi terhadap Orang Asli Papua menjelang berakhirnya otsus Papua akan mendorong anggota MRP Periode 2017-2022 untuk bekerja keras guna dengan prinsip one land, one culture, dan one goal untuk mempersiapkan “Sustainibilty Design” pasca 25 tahun Otsus Papua.

Seperti nubuatan Pdt. Izak Samel Kijne, “Di atas batu ini, Saya meletakkan Peradaban Orang Papua. Sekalipun orang memiliki kepandaian tinggi, akal budi dan marifat tetapi tidak dapat memimpin bangsa ini, bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri” (Wasior, 25 Oktober 1925).

Semoga dengan doa semua rakyat Papua…

(Penulis adalah Anggota MRP Periode 2017-2022)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

Show Buttons
Hide Buttons