Jembatan Hamadi Holtekamp Dipastikan Dipalang Oleh Pemilik Hak Ulayat

Jembatan Hamadi Holtekamp Dipastikan Dipalang Oleh Pemilik Hak Ulayat
Surat pernyataan yang dibuat oleh PPTK Dinas PU Provinsi Papua dan para pemilik hak ulayat jembatan Hamadi-Holtekamp untuk didatangkan Lembaga Penilaian Publik yang hingga saat ini belum turun lakukan penilaianterhadap satuan meter harga tanah Hamadi-Holtekamp yang dipersoalkan masyarakat adat.

LODARKOU.COM, JAYAPURA – Jembatan Hamadi Holtekamp terancam dihentikan total pembangunannya, karena masyarakat adat pemilik hak ulayat dipastikan dalam waktu dekat melakukan pemalangan.

Pemilik Hak Ulayat Tanah Adat, Lukas J.R. Hamadi, mengatakan, alasan akan dilakukannya pemalangan tersebut, tidak lain karena masyarakat adat merasa ditipu dan dipermainkan oleh pihak PPTK Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua.

Lantaran lokasi tanah baik jalan hingga lokasi jembatan Hamadi-Holtekamp tidak jelas pembayarannya, karena hingga saat ini tidak ada kesepakatan harga tanag per meter antara pemilik hak ulayat dengan Dinas PU Provinsi Papua.

“Awal program Jokowi itu sudah terjadi aktifitas kegiatan proyek disitu dengan membuka jalan di dusun-dusun yang selama ini menjadi tempat mencari makan keluarga, lalu timbun dengan karang dan aktifitas pembangunan jembatan dilakukan tapi sampai hari ini tidak ada penyelesaian ganti rugi atas tanah adat kami,” ungkapnya kepada Lodarkou di kediamannya, Rabu, (15/11).

Dijelaskannya, pada 23 Desember 2015 Dinas PU Provinsi Papua menyerahkan uang Rp 34.500.000 untuk masing-masing suku pemilik hak ulayat (sekitar 130 lebih pemilik hak ulayat), namun pemberian uang tersebut tanpa ada penjelasannya, bahkan belum ada kesepakatan harga per meter gantu rugi hak ulayat tanah.

Melihat kejanggalan tersebut, pihaknya bersepakat mengembalikan uang tersebut kepada Dinas PU Provinsi Papua melalui PPTK nya bernama Decky Sikoway, SE, dan disertai dengan sebuah perjanjian dari Dinas PU Provinsi Papua di Polda Papua pada 14 Januari 2016, yang dituangkan dalam surat pernyataan bahwa Dinas PU Provinsi Papua segera menghadirkan lembaga penilaian publik (LPP) untuk menilai harga satuan per meter dengan melihat kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat pemilik hak ulayat, namun hingga saat ini LPP yang dijanjikan tersebut tidak pernah ada, apalagi melakukan pertemuan dengan pihaknya.

“Sekarang rencana Dinas PU Provinsi Papua keluarkan uang panjar lagi sebanyak Rp 4 M untuk dibagikan kepada kami pemilik hak ulayat, jelas Kami menolak dan akan melakukan pemalangan, sebab tidak ada kesepakatan satuan harga per meter,” tegasnya.

Pihaknya meminta kepad Dinas PU Provinsi Papua untuk stop dengan perilaku panjar uang dengan tidak disertai adanya kesepakatan yang jelas. Sebab disini masyarakat sudah jelas sangat kehilangan mata pencarian mereka, kehilangan hutan bakau sebagai tempat mencari ikan, dan aktifitas masyarakat lainnya yang berkaitan dengan kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat setempat.

“Tanah itu tempat  mencari makan, dusun hilang, dan kayu mangrove hilang, maka ini harus ada kejeasannya, karena jangan kami masyarakat adat dirugikan terus. Harus bayar utuh satu kali supaya masyarakat biasa memegang uang dalam jumlah banyak untuk dijadikan modal usaha, bukan sedikit-sedikit panjar dan panjar, kapan kami bisa maju dan sukses kalau pakai sistim panjar?,” tukasnya.

Menurutnya, dengan kelakuan Dinas PU Provinsi Papua seperti ini, jelas tidak secara langsung turut menghambat visi misi Gubernur Papua, Lukas Enembe, SIP, MH perihal mewujudkan masyarakat Papua yang maju, mandiri dan sejahtera.(Nls)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

Show Buttons
Hide Buttons