Bisnis Vanili Ilegal Marak di Perbatasan RI-PNG, Disperindagkop Ambil Langkah Tegas

Bisnis Vanili Ilegal Marak di Perbatasan RI-PNG, Disperindagkop Ambil Langkah Tegas
Max M.E. Olua, S.Sos, M.Si

JAYAPURA, Lodarkou – Bisnis rempah Vanili di perbatasan RI-PNG (Jayapura/Skow-Wutung) secara ilegal makin marak saja. Kondisi ini nampaknya dibiarkan saja oleh aparat keamanan dan pihak imigrasi yang bertugas di wilayah perbatasan tersebut.

Dari data yang berhasil dihimpun media ini bahwa titik nol yakni batas area bebas antara PNG-Jayapura dijadikan tempat transaksi oleh pedagang dari PNG dan pembeli dari Jayapura, yang datang dengan uang di tas mereka dengan jumlah uang ratusan juta rupiah untuk membeli Vanili, karena harga sekilogram Vanili Rp 4 juta.

Sesuai dengan informasi bahwa aparat keamanan baik TNI-Polri maupun aparat beacukai/imigrasi juga mendapatkan jatah/bagian dari hasil transaksi ilegal tersebut, sehingga tidak melakukan penertiban namun turut memuluskan transaksi Vanili ilegal itu.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Provinsi Papua, Max M. E. Olua, S.Sos, MM, ketika dikonfirmasi membenarkan hal tersebut.

Dijelaskannya, untuk wilayah perbatasan Skow-Wutung mempunyai potensi yang besar, diantaranya, tambang emas yang disusup masuk ke Jayapura, kemudian juga Vanili disusup dan dijual ilegal di Jayapura.

“Vanili ini punya potensi sangat besar,” ungkapnya kepada Lodarkou di kediamannya, Selasa, (7/11).

Terkait dengan itu, dirinya baru saja melakukan pertemuan dengan masyarakat perbatasan diantaranya warga Kampung Skow dan warga Kampung Moso, dan warga perbatasan tersebut mengeluhkan soal aktifitas penjualan ilegal Vanili dimaksud.

Warga Kampung Skow dan warga Kampung Skow meminta kepada pihaknya untuk melakukan pebertiban terhadap penjualan Vanili ilegal itu. Karena warga perbatasan ini juga menginginkan mengelola bisnis Vanili ini secara legal, tidak seperti selama ini yang dimonopoli oleh tengkulak/pedagang besar dari luar Papua yang bermain di bisnis Vanili ini.

“Masyarakat perbatasan ini meminta kepada Saya untuk bagaimana mereka didukung untuk bisa mengelola bisnis Vanili ini secara legal dan menertibkan yang ilegal,” katanya lagi.

Menyikapi hal itu, pihaknya sedang menelusuri perdagangan ilegal itu, untuk mengetahui pasti alur perdagangannya dan apakah ada sekelompok orang yang bermain dalam perdagangan Vanili ilegal ini, sehingga perdagangan ilegal itu dibiarkan begitu saja aktifitasnya.

“Kami pasti mengundang pihak-pihak terkait yang sama-sama mengelola perbatasan ini. Kenapa bisnis Vanili ini tidak dimasukan dalam pendapatan daerah. Ini yang menjadi masalah diperbatasan kita,” tandasnya.

Ditegaskannya, semua aktifitas perdagangan apapun bentuknya baik skal kecil maupun besar, harus terkoordinir, terpantau lewat Dinas Perdagangan Provinsi Papua, baik itu perdagangan luar negeri ataupun perdagangan dalam negeri dan harus aktifitas perdagangan dilaksanakan secara legal.

Oleh sebab itu, pihaknya sudah pasti mengambil langkah-langkah yang tegas untuk menertibkannya, supaya bisnis Vanili ini dapat dijual legal dan tidak dikuasai oleh para tengkulak dari luar melainkan masyarakat asli di perbatasan RI-PNG turut mengambil bagian sebagai pembisnis dalam mengelola bisnis Vanili ini.(Nls)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Leave a Reply

Show Buttons
Hide Buttons