oleh

Pemerintah Kabupaten Jayapura Gelar Rakor & Sosialisasi

SENTANI, LODARKOU.COM – Guna adanya pemahaman yang optimal terhadap Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang kewaspadaan dini, maka Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesabangpollinmas) Kabupaten Jayapura, dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Jayapura menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama.

Wakil Bupati Jayapura, Giri Wijantoro menjelaskan, rapat koordinasi merupakan pertemuan kolaborasi antara dua forum yakni, Kominda dan FKDM karena memang sudah seharusnya hal tersebut dilakukan guna membangun kerjasama yang sinergis dan terkoordinasi.

 

Rakor seperti ini kedepannya diharapkan juga dapat melibatkan forum-Forum daerah lainnya seperti Forum Kerukunan Umbat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan(FPK) maupun forum lainnya sehingga terjaling bentuk kerjasama yang semakin menyeluruh dan optimal.

 

“Pelaksanaan tugas selalu berpayung pada aturan hukum yang berlaku, untuk itu perlu dipahami secara bersama bahwa adanya regulasi aturan terkait Kominda dan FKDM sesuai Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang kewaspadaan dini di daerah,” ujarnya dalam sambutannya di Aula Lantai I Kantor Bupati Jayapura Gunung Merah Sentani, Rabu (05/11).

 

Wabup menandaskan, tidak dapat dipungkiri  pemerintah daerah sangat membutuhkan kerjasama dengan Kominda dalam upaya pencegahan dan deteksi dini terhadap gangguan stabilitas keamanan daerah, namun dengan adanya kebijakan baru justru membuat jarak, tetapi pemerintah tetap membutuhkan kerjasama.

 

Ditempat yang sama, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesambangpollinmas Kabupaten Jayapura, Budi Lesmono, SE menyampaikan, sesuai hasil Rakornas tentang kewaspadaan dini yang telah dilaksanakan beberapa kali di Jakarta, maka yang berwenang mengkoordinir tugas-tugas inteljen adalah menjadi tugas Badan Inteljen Nasional (BIN) untuk pemerintah pusat.

 

Sedangkan untuk, pemerintah provisi, kabupate/kota di tangani oleh Binda berdasarkan pertimbangan aturan hukum, UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang inteljen negara, Perpres Nomor 67 Tahun 2013 tentang koordinasi inteljen negara dan Peraturan kepala Bin Nomor 1 tahun 2014.

 

Diharapkannya, pihak Kabinda dapat segera menindaklanjuti penanganan Kominda ini sehingga kedepannya Kominda bisa memberikan perannya yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah.

 

“Atas nama pemerintah kami menyampaikan terima kasih kepada semua anggota Kominda atas kerjasama yang terjalin baik selama ini sehingga Sikonda selalu dalam keadaan kondusif dan damai,” Ungkap Kabid Kewaspadaan Nasional.

Sementara disinggung mengenai FKDM, Budi menjelaskan, sebagai suatu wadah keberadaan FKDM tidak di rubah hanya saja jumlah keanggotaan dibatasi yakni lima orang yang akan mewakili sejumlah komponen masyarakat Kabupaten Jayapura.

 

Disebutkan, unsur keterwakilan yang akan mewakili masyarakat terdiri dari unsur adat, pemuda, agama, perempuan dan profesi.

 

“Diharapkan, para anggota FKDM dapat menjaga kondisi daerah yang kondusif dan selalu berbuka diri berkoordinasi dengan pimpinan daerah,” imbuhnya.(YFT)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed